Pemerintah dan Komisi XI sepakati asumsi makro

pemerintah serta komisi xi dpr ri akhirnya menyepakati empat asumsi makro selama rancangan anggaran pendapatan dan berbelanja berubahnya (apbnp) 2013 saat rapat kerja gabungan dan diselenggarakan selama selasa malam.

rapat kerja yang merupakan lanjutan daripada rapat selama senin (27/5) tersebut, pemerintah serta komisi xi memberikan rentang terhadap dua asumsi makro, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

kami menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi 6,2 hingga 6,5 persen, sedangkan asumsi inflasi 6,0 sampai 7,2 persen. khusus agar pertumbuhan ekonomi tak mesti masukan daripada masing-masing fraksi tapi agar inflasi pendapat tiap-tiap fraksi dicantumkan, papar wakil ketua komisi xi harry azhar azis yang memimpin rapat kerja tersebut selama jakarta, selasa.

fraksi pdi-p menyerahkan laporan agar pemerintah memangkas kesenjangan antara pihak kaya dan miskin (gini coefficient), meningkatkan nilai tukar petani (ntp) serta nilai tukar nelayan (ntn), juga memelihara volatilitas harga bahan pangan.

Informasi Lainnya:

senada dengan fraksi pdi-p, fraksi gerindra serta meminta pemerintah menekan angka kesenjangan yang saat ini 0,41 merupakan lebih rendah, mengendalikan dampak tidak segera kenaikan harga bbm bersubsidi pada tarif angkutan, juga mewujudkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya yakni tidak mahal 450 ribu lapangan kerja dalam setiap Satu persen pertumbuhan ekonomi.

baik fraksi pdi-p maupun fraksi gerindra, diantaranya menyerahkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen dan asumsi inflasi 6,0 persen.

sedangkan daripada fraksi golkar mengingatkan pemerintah agar lebih serius selama keuntungan peningkatan mutu pertumbuhan ekonomi juga serta tenaga kerja. fraksi golkar dan meminta adanya forum evaluasi hasil pembangunan antara pemerintah dan dpr supaya menindaklanjuti evaluasi capaian-capaian web pemerintah.

dpr melihat bahwa pemerintah tersebut datang saat ada proses pembicaraan pendahuluan saja, kami menyewa semua tiga bulan sekali banyak pertemuan antara dpr juga pemerintah agar menikmati mengenai capaian-capaian hasil pembangunan, ujar anggota komisi xi nusron wahid.

fraksi golkar juga membayar pemerintah di hal ini kementerian keuangan juga kementerian esdm bersama komisi vii dan komisi xi membeli rapat supaya memutuskan model subsidi ke depan yang lebih efisien dan berkeadilan. fraksi golkar memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen serta asumsi inflasi 6,8-7,0 persen.

sementara itu, dari fraksi demokrat mendukung asumsi pertumbuhan ekonomi juga asumsi inflasi yang diajukan pemerintah yakni masing-masing 6,2 persen dan 7,2 persen.

terkait inflasi, pertimbangan kami hanya Satu. ketika ini saja inflasi telah 5,57 persen, tak mungkin melalui rencana kenaikan harga bbm dan ingin diselenggarakan pemerintah inflasinya dapat ditahan di enam persen, papar achsanul qosasih.

dari fraksi pan memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dan asumsi inflasi 7,2 persen. sedangkan dari fraksi pks menyerahkan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3-6,5 persen serta asumsi inflasi 6,0 persen.

pemerintah sendiri pun menyambut menarik catatan daripada fraksi-fraksi tersebut.

tentu pemerintah akan perhatian semua indikator kesejahteraan itu selama itu tak pada selama bentuk target kasus tertentu, kata menteri keuangan chatib basri.

raker gabungan tersebut juga menyepakati dua asumsi makro lainnya yaitu asumsi tingkat bunga spn (surat perbendaharaan negara) tetap 5,0 persen dan asumsi kualitas tukar rp9.600.

chatib basri menyatakan kenaikan harga bbm bersubsidi mau menurunkan tingkat konsumsi bbm bersubsidi oleh karenanya dengan itulah mau terjadi penurunan permintaan impor minyak.

ini akan membeli defisit neraca perdagangan mau menurun yang dalam akhirnya nilai tukar rupiah akan menguat merupakan rp 9.600, ujar chatib.

hasil kesepakatan asumsi makro diantara pemerintah juga komisi xi dpr ini diharapkan mau direkomendasikan juga diserahkan ke badan anggaran dpr ri untuk dibahas lebih lanjut.